• advohelp
    • FAQ
    • Daftar
    • Masuk
  • Beranda
  • Solusi Hukum
  • Askadvo
  • Artikel
  • IKADIN
  • advohelp
    • FAQ
  • Masuk
  • Daftar

Raden Adnan, SH,.MH

  • Tentang
  • Solusi Hukum
  • Review
  • Artikel & Tanya Jawab

Raden Adnan, SH,.MH


Saya Raden Adnan, S.H., M.H Alumni STIH IBLAM Jakarta, sebelum menjadi Advokat berprofesi sebagai jurnalis. Lalu beralih menjadi Aktivis Non Government Organization (NGO) Direktur Eksekutif Indonesian Monitoring Development (IMD). Dimana terdapat temuan paling fenomenal mengungkap Korupsi Berjama'ah pada kegiatan pembangunan Stadion Utama Riau beserta sarana prasarana penunjang PON ke-XVIII Tahun 2012 di Riau. Hal ini merugikan negara Rp 1 Triliun lebih dan menyeret Rusli Zainal Gubernur Riau ke penjara selama 14 Tahun. Pada akhir tahun 2015 saya menjadi Kuasa Hukum kasus perebutan anak asuh di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, Banten. Pada awal tahun 2016 menjadi Penasehat Hukum (PH) para Korban penembakan aparat keamanan dari jajaran Kepolisian Daerah Bengkulu. Masyarakat menolak Tambang Batubara sistem underground (bawah tanah) oleh PT CBS di Bengkulu Tengah. Demonstrasi menimbulkan banyak korban penembakan baik dari kepolisian maupun pengunjuk rasa. Pada akhir tahun 2016 saya menjadi Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pada Pilkada serentak tahun 2016. melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa proses pada Panwaslu dan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tahun 2017 saya melaporkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau atas dugaan korupsi kegiatan pipanisasi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Proyek tersebut merugikan negara Miliaran rupiah. Saat ini sudah beberapa pelaku divonis putusan pengadilan. Juga beberapa tersangka masih menunggu proses persidangan. Termasuk Muhammad, S.T., M.T Wakil Bupati Bengkalis sudah ditetapkan tersanka dulunya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan bermasalah tersebut. Pada tahun 2017 saya menjadi Kuasa Hukum masyarakat melakukan gugatan penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. Sengketa terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya Permohnan ajudikasi non ligitasi di Komisi Informasi Provinsi Tahun 2018 saya menjadi Kuasa Hukum salah satu Pasangan Calon Gubernur Provinsi Riau melakukan upaya hukum mengajukan gugatan penyelesaian Sengketa Proses ke Bawaslu. Dilanjutkan Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Akhir tahun 2018 saya menjadi Kuasa Hukum Satker PJN Kementerian PUPR Wilayah Sumbar-Bengkulu atas kasus hoax yang di proses di Polda Sumatera Barat dan Kementerian Kominfo. Kemudian menjadi Kuasa Hukum Warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Warga melaporkan telah terjadi tindak pidana pungutan liar (Pungli) terhadap masyarat yang ikut Program Nasional Agraria (Prona) pelaku para Lurah dan Oknum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen ke Polda Jawa Tengah. Tahun 2019 saya menjadi Penasehat Hukum para korban penipuan penerimaan CPNS tahun 2015 yang di proses oleh Polres Grobogan dan Poda Jawa Tengah. Serta Penasehat Hukum korban tindak pidana KDRT oleh oknum TNI di Jawa Timur dan menjadi Kuasa Hukum Kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Tahun 2019 saya menjadi Kuasa Hukum kasus penguasan pulau di Wakatobi, Sulawesi Tenggara oleh pelaku WNA dari Amerika Serikat. Dimana penguasaan pulau yang tidak memiliki perijinan yang sah saat ini masih berproses. Tahun 2019 menjadi Kuasa Hukum Perceraian Istri Prajurit TNI Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan kasus kekerasan dalam rumah tangga prajurit TNI yang bertugas diwlayah KODIM Ponorogo Jawa Timur. Tahun 2019 ini juga, saya menjadi Kuasa Hukum dari Keluarga TNI yang mengajukan gugatan atas tindakan sewenang-wenang dari Institusi PUSKESAD TNI. Dimana Institusi Puskesad diduga melakukan penyitaan aset Pribadi TANPA PUTUSAN PENGADILAN. Saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak Januari 2020 saya menjadi Kuasa Hukum Warga Sragen Jawa Tengah yang menjadi korba penipuan masuk CPNS oleh Pelaku salah satu warga Kabupaten Grogogan yang mencatut nama Bupati Grobogan saat ini sedang di proses oleh Polda Jawa Tengah Sejak tahun 2017 sampai sekarang saya juga menjadi Konsultan Hukum Tabloit INDONESIA RAYA yang bermarkas di Sumatera Barat dan juga saya aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Hukum di Jakarta dan Bogor. Tahun 2020 menjadi Konsultan Hukum Media Online TUWARTA.COM sampai sekarang. sejak Januari 2020 menjadi PENASEHAT HUKUM YUDA ARVIAN yang diduga menjadi pengedar Narkotika, saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. Sejak Januari 2020 Menjadi Kuasa Hukum H.MENOK warga Pekanbaru Provinsi Riau dalam hal melaporkan terjadi peggelapan dan peyerobotan lahannya yang seyogyanya diwaqafkan untuk lahan pembangunan gedung SMP tapi di serobot dan di permainkan oleh oknum mantan Anggota DPRD Kabupaten Kampar. Pada bulan Maret 2020 saya menjadi Penasehat Hukum Nurhalima Fitri tersandung kasus pembunuhan anak di bawah umur pada persidangan di PN Jakarta Pusat saat ini sedan berlngsung Pada Juni 2020 saya menjadi Kuasa Hukum Prof.Dr.Eddi Damian, SH, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Dalam Kasus PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang dalam Proses Persidangan.Menadi Kuasa Hukum Teuku Haviezer Agusta dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggerang “Motto saya dalam dunia hukum adalah " MEMBIASAKAN YANG BENAR, BUKAN MEMBENARKAN YANG BIASA". Demikian yang dapat saya sampaikan terimakasih semua atas kesediannya membaca tulisan saya yang sangat sederhana ini, semoga ada kritikan dan atau masukan demi lebih berkipra di masa mendatang, salam perjuangan TEGAKKAN HUKUM WALAU LANGIT AKAN RUNTUH

Firma Hukum


Law Office Raden Adnan & Partners

Kontak


radenadnanadv@gmail.com
021-29508430
Jalan Taman Surya 5. Blok PP1. No: 1B. Lt:02. Telp/Hp: 0817-7995-5433. E-Mail: radenadnanadv@gmail.com. Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Kode Pos 11830

Social Media


Pendidikan


S2

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

2017

S1

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

2013

Pengalaman Sebagai Advokat

Lebih dari 10 Tahun Pengalaman


Sertifikasi

- Sertifikat Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pilkada 2019 dari Mahkamah Konstitusi
- Sertifikat Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pilkada 2016 dari Mahkamah Konstitusi
- Sertifikat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP
- Sertifikat Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pilkada 2018 dari Mahkamah Konstitusi



Masuk

Warning! .
Lupa Password?

Atau

Belum punya akun? Daftar Sekarang

Belum punya akun?
Daftar Sekarang

Daftar





  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privacy
  • Syarat dan Ketentuan
  • Sitemap
    © advosquare. All Rights Reserved 2019

    Daftar Sebagai Klien

    Daftar Sebagai Advokat